Polemik Lahan Kutiong akan DIselesaikan Lewat Lintas Kementerian

Radio Maritim,Cirebon – Hak elgendom sudah habis Polemik bangunan liar di sekitar komplek pemakaman Tionghoa atau Kutiong mulai menuai reaksi. Pasalnya, luas tanah Kutiong yang awalnya sekitar 30 hektar kini tersisa sekitar 25 hektar, akibat ratusan bangunan liar berdiri di sekitar pemakaman.

Persoalan mengenai komplek pemakaman Tionghoa atau Kutiong di Wanacala, Harjamukti, Kota Cirebon, mendapat tanggapan dari berbagai pihak.

Salah satunya Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono. Dave sangat menyayangkan di komplek Kutiong banyak berdiri bangunan ilegal .

“Padahal, Kutiong termasuk kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Statusnya pun sebagai tanah negara bebas karena hak eigendom sudah habis”ungkap Dave

“Jika tidak segera ditertibkan dan disikapi dengan tegas, maka lahan yang termasuk Ruang Terbuka Hijau bahkan dikabarkan salah satu cagar budaya itu akan hilang termakan bangunan ilegal ungkapnya

Ditambahkan Dave,Pemilik dengan seporadis mendirikan bangunan dengan dalih memiliki surat atau izin dari pihak Keraton Cirebon, padahal lahan tersebut bukan milik Keraton. Agar konflik lahan tidak bergulir dan menimbulkan permasalahan baru, maka Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono, mendesak instansi terkait menyelesaikannya sesuai dengan regulasi tegasnya.

“Sekarang sedang diperjuangkan menjadi situs bersejarah karena di komplek pemakaman itu dijadikan tempat dilaksanakannya tradisi Tionghoa salah satunya adalah Ceng Beng,” katanya, Minggu, 23/2/2020.

Dave meminta, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat menghentikan bahkan membongkar bangunan liar tersebut komplek pemakaman dikembalikan fungsinya seperti sedia kala atau direnovasi menjadi taman yang dapat dimanfaatkan warga untuk rekreasi dan menjadi daerah resapan air, namun tidak merusak fungsinya sebagai cagar budaya.

“Polemik ini harus segera dihentikan, bangunan liar ditertibkan, lokasi pemakaman dirapihkan kembali,” katanya.
Untuk memuluskan rencana tersebut, pihaknya akan berkoordinasi lintas kementerian.
“Saya harap Pemda serius melakukan penertiban. Saya akan bawa ini ke DPR RI Komisi II, akan kita bahas di Kementerian Sosial karena berkaitan dengan situs bersejarah, dengan alasan yang sama juga akan dikoordinasikan dengan Kementerian Kebudayaan,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Yayasan Cirebon Sejahtera, Hadi Susanto Salim mengatakan, bangunan liar tiap tahun jumlahnya bertambah semakin mendesak keberadaan Kutiong.
“Dalam satu tahun terakhir telah berdiri sekitar 30 bangunan entah itu untuk kos-kosan, rumah kontrakan, rumah tinggal, bengkel las, dan lainnya,” katanya.

Ia mengungkapkan, kebanyakan bangunan itu tidak disertai izin resmi dari pihak berwenang karena pemilik mengklaim mendapat surat kuasa atau izin dari Keraton Cirebon.
“Pendirian bangunan itu tidak memiliki landasan hukum yang kuat,” tandasnya.(Lie)

Tautan permanen menuju artikel ini: https://radiomaritim.com/polemik-lahan-kutiong-akan-diselesaikan-lewat-lintas-kementerian/

Open chat