Aliansi Jurnalis Ciayumajakuning Tolak Revisi KUHP Dan Kutuk Aparat Kepolisian Yang Lakukan Kekerasan

Radio maritim,Cirebon-Puluhan Wartawan berdemo didepan gedung DRPD Kota Cirebon menolak revisi KUHP yang mengancam kebebasan Pers.

“Ada 13 pasal ditenggarai berpotensi mengekang kebebasan pers” ujar Faizal Nurathman koordinator aksi demo wartawan kali ini.

Aksi para wartawan yang tergabung dalam Aliansi Jurnaalis se-Ciayumajakuning menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kota Cirebon, Kamis (26/09/2019). Mereka menuntut agar pemerintah dan DPR RI untuk melakukan pembatalan terhadap RKUHP yang dinilai sudah mengekang kebebasan pers.

“Perlu kita ketahui Pemerintah eksekutif dan legislatif telah menunda pengesahan RUU KUHP. Meski demikian, penundaan tersebut bukan berarti pembatalan “.ujarnya.

“Sejumlah pasal dalam RUU KUHP sangat berpotensi mengekang pers dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai kontrol sosial. RUU tersebut dapat mencederai kebebasan pers, berekspresi dan berpendapat.

Oleh karena itu, Aliansi Jurnalis Ciayumajakuning melakukan aksi damai Mereka mendesak pemerintah dan wakil rakyat membatalkan pengesahan RUU KUHP.

Selain membatalkan RUU KUHP, para jurnalis juga mendesak eksekutif, legilstatif, dan yudikatif serta TNI-Polri, mengacu UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam menghadapi atau menyelesaikan permasalahan yang menyangkut pers katanya.

Sealin itu Faizal juga mengutuk aksi kekerasan aparat kepolisian yang telah mengintimidasi 3 orang Jurnalis di Makassar.

Saya sangat menyesalkan aksi kekerasan ini, karena yang dilakukan aparat kepolisian terhadap wartawan melanggar Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pasal 8 UU Pers menyatakan dalam menjalankan profesinya jurnalis mendapat perlindungan hukum. UU Pers juga mengatur sanksi bagi mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan. Pasal 18 UU Pers menyebutkan, ”Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Untuk itu mendesak dan meminta KAPOLRI Jendral Tito karnavian memproses hukum tindakan kekerasan yang dilakukan anak buahnya hingga ke pengadilan ,Aliansi jurnalis se-Ciayumajakuning juga Mengimbau kepada seluruh jurnalis agar menggunakan ID CARD MEDIA masing-masing dan berpegang teguh pada kode etik jurnalistik ungkapnya. (Lie)

Tautan permanen menuju artikel ini: http://radiomaritim.com/puluhan-wartawan-yang-tergabung-aliansi-jurnalis-ciayumajakuning-tolak-revisi-kuhp-yang-mengancam-kebebasan-pers/